Ponorogo, SW_ Bola liat atas masalah yang menimpa keluarga besar SMK PGRI 2 Ponorogo terus bergulir. Kali ini menyoal tentang keterlibatan PGRI dalam transisi kepemimpinan sekolah.
PGRI Cabang Ponorogo sebagai induk lembaga tersebut disinyalir bermain atas perpanjangan jabatan kepala sekolah swasta terbesar di Ponorogo ini. Khususnya YPLP (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan) PGRI yang punya wewenang dalam penjaringan serta usulan untuk di sahkannya calon kepala sekolah di yayasan PGRI.
Dari sumber yang minta di rahasiakan bahwa YPLP untuk beberapa kali menghambat keberlanjutan jabatan kepala sekolah yang diampu oleh Syamhudi Arifin Ini dilakukan dengan cara melakukan Plt kepada kepala sekolah yang menjabat dan ingin diperpanjang, atau tidak langsung menjadi kepala sekolah definitip.
Hal ini digunakan untuk menaikkan nilai bargain atau negosiasi kompensasi atas pemberian sk definitif. Atas perlakuan itu YPLP minta untuk kompensasi bagi pengurus berupa umroh. Dengan nilai total 176 juta rupiah.
Akhirnya pihak sekolah menyanggupi dengan mentransfer sejumlah uang tersebut ke salah satu penerima untuk di distribusikan, sebagian ada yang diminta dana cash dengan besaran 30 jutaan dan ada yang bentuk umroh.
Sumber tersebut menyebutkan bahwa uang tersebut mengalir ke beberapa kantong baik ke YPLP kabupaten maupun Provinsi baik pengurus PGRI maupun YPLP PGRI nya.
Sementara Ruskamto selalu Ketua YPLP dikonfirmasi Kamis(9/1) tidak tahu menahu tentang hal tersebut.
"Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke pihak Sekolah" ungkapnya.
Dirinya mengelak jika dituduh campur tangan atas wewenang pengaturan kepala sekolah di PGRI, mengingat prosedur yang menentukan adalah YPLP provinsi.
"Kita juga mendampingi pengurus provinsi untuk meninjau SMK PGRI 2 Ponorogo beberapa waktu yang lalu" Jelasnya.
0 Komentar